Blok Arab Menyatakan �Terkejut� Pendirian Qatar

Arab Saudi, Uni Emirat Arab (UAE), Bahrain dan Mesir pada Jumat menyatakan �sangat terkejut� terhadap �penolakan yang tidak tepat� pemerintah Qatar dalam memenuhi daftar permintaan mereka.

Dalam pernyataan bersama, empat negara itu � yang pada bulan lalu bergabung untuk menjatuhkan embargo pada Qatar � berjanji akan mengambil langkah tambahan terhadap Doha �pada waktu yang tepat�.

Blok empat negara itu mengeluarkan pernyataan setelah menerima jawaban resmi Qatar mengenai permintaan mereka melalui Emir Kuwait Syeikh Sabah al-Ahmad al-Jaber Al Sabah � yang memediasi krisis itu � pada awal minggu ini.

Mereka menyebut Qatar �berpendirian keras� karena secara terang-terangan menolak untuk memenuhi daftar permintaan mereka, termasuk menutup jaringan berita Aljazeera yang bermarkas di Doha.

�Kerasnya pendirian pemerintah Qatar dan penolakannya terhadap permintaan kami mencerminkan luasnya negara itu dalam berhubungan dengan organisasi teroris dan terus mencoba mensabotase serta melemahkan keamanan dan stabilitas Teluk dan wilayah dan untuk merugikan kepentingan rakyat wilayah itu, termasuk rasa persaudaraan rakyat Qatar itu sendiri,� pernyataan itu menjelaskan.

Pada Rabu, Menteri Luar Negeri Qatar Mohammed bin Abdulrahman Al Thani menyatakan menolak daftar permintaan, yang dia katakan merupakan sama dengan meminta Doha �menyerahkan kedaulatannya�.

Krisis yang sedang terjadi di hubungan internal Arab memuncak pada 5 Juni, ketika Arab Saudi UAE, Bahrain, Mesir dan Yaman secara tiba-tiba memutuskan hubungan diplomatik dengan Qatar, menuduhnya mencampuri urusan dalam negeri mereka dan mendukung kelompok teroris.

Mauritania mendukung langkah tersebut tidak lama setelahnya, sementara Jordania mengurangi perwakilan diplomatik mereka di Doha.

Arab Saudi juga menutup perbatasan daratnya dengan Qatar, secara geografis mengisolasi negara kecil Teluk itu.

Doha, telah berkali-kali menyangkal bahwa mereka mendukung terorisme, menyebut langkah isolasi itu �tidak dapat dibenarkan� dan melanggar hukum internasional.

HIDAYATULLAH

Tweet